gadsdenriverfest.com -Sidak Kemkomdigi ke Meta Perkuat Kedaulatan Digital Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai sidak Kemkomdigi ke kantor Meta merupakan langkah strategis menegakkan kedaulatan digital Indonesia.
Inspeksi mendadak ini menjadi respons pemerintah terhadap rendahnya kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional, yang saat ini kurang dari 30 persen.
Pratama menjelaskan kepatuhan rendah tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga mengurangi kemampuan negara melindungi masyarakat di ruang digital.
“Apabila kepatuhan rendah, kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi. Sidak bukan sekadar simbol ketegasan, melainkan instrumen penguatan kedaulatan digital,” kata Pratama, Jumat di Jakarta.
Sidak dilakukan untuk memastikan perusahaan teknologi global mematuhi regulasi Indonesia terkait perlindungan data, konten ilegal, dan literasi digital.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah serius menegakkan hukum digital tanpa pandang bulu, termasuk terhadap platform asing.
Selain memantau kepatuhan, Kemkomdigi menekankan pentingnya kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan layanan digital di Indonesia.
Pratama menekankan bahwa kedaulatan digital bukan hanya masalah kontrol, tetapi juga perlindungan terhadap hak pengguna dan integritas ruang digital nasional.
Baca juga:“DJI Osmo Pocket 4 Bakal Punya Lampu LED Bongkar Pasang”
Sidak Kemkomdigi ke Meta Jadi Upaya Regulasi Digital Seimbang
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai sidak Kemkomdigi ke Meta merupakan langkah strategis Indonesia menegakkan regulasi internet yang seimbang.
Ia mengakui menghadapi perusahaan multinasional besar seperti Meta tidak mudah karena posisi tawar negara berkembang cenderung terbatas.
Salah satu faktor adalah tingginya jumlah pengguna platform global di Indonesia, sementara perwakilan Meta di Indonesia tidak memiliki kewenangan penuh.
Dalam konteks regulasi, sidak menjadi bagian upaya Indonesia mencari keseimbangan antara kebebasan berekspresi, inovasi teknologi, dan perlindungan keamanan nasional.
Pratama menegaskan, ketika pendekatan persuasif tidak cukup dan kepatuhan platform masih rendah, intervensi negara menjadi langkah rasional untuk menjaga tata kelola digital.
“Dengan menyatakan secara terbuka tingkat kepatuhan rendah serta mengaitkannya dengan lonjakan kejahatan digital dan disinformasi, pemerintah membangun narasi bahwa akuntabilitas platform bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral,” ujarnya.
Kemkomdigi ke Meta Perkuat Kedaulatan Digital
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai sidak Kemkomdigi ke kantor Meta merupakan langkah strategis menegakkan kedaulatan digital Indonesia.
Inspeksi mendadak ini menjadi respons pemerintah terhadap rendahnya kepatuhan Meta terhadap regulasi nasional, yang saat ini kurang dari 30 persen.
Pratama menjelaskan kepatuhan rendah tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga mengurangi kemampuan negara melindungi masyarakat di ruang digital.
“Apabila kepatuhan rendah, kapasitas negara untuk melindungi warganya di ruang digital menjadi tereduksi. Sidak bukan sekadar simbol ketegasan, melainkan instrumen penguatan kedaulatan digital,” kata Pratama, Jumat di Jakarta.
Sidak dilakukan untuk memastikan perusahaan teknologi global mematuhi regulasi Indonesia terkait perlindungan data, konten ilegal, dan literasi digital.
Langkah ini juga menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah serius menegakkan hukum digital tanpa pandang bulu, termasuk terhadap platform asing.
Baca jug:“Tanda Krisis Emosional Sering Kali Tak Terlihat Sebelum Berujung Kekerasan“
Leave a Reply