gadsdenriverfest.com -Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyatakan fokus utama lima tahun ke depan adalah manfaat nyata. Pemerintah menargetkan layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah memperkuat keamanan ruang digital nasional dan regional. Transformasi digital juga diarahkan membuka peluang ekonomi digital yang lebih merata.
Ismail menjelaskan komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Kemkomdigi 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi pedoman kebijakan digital nasional dalam jangka menengah. Renstra itu diselaraskan dengan agenda transformasi digital ASEAN. Indonesia mengambil peran aktif dalam mendorong kerja sama kawasan.
“Renstra Komdigi selaras dengan agenda digital ASEAN,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta. Ia menegaskan kerja sama kawasan harus memberi manfaat nyata. Manfaat tersebut menyasar warga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Forum ADGMIN menjadi wadah koordinasi kebijakan digital antarnegara ASEAN. Isu yang dibahas meliputi interoperabilitas layanan digital dan perlindungan data. Menteri dan delegasi juga membahas pengembangan talenta digital kawasan. Fokus lain adalah dukungan bagi UMKM berbasis teknologi.
Baca juga:“Trump Ancam Tarif 200 Persen untuk Prancis Karena Macron Enggan Masuk Dewan Gaza”
Kemkomdigi Soroti Tantangan Tata Kelola Digital untuk Lindungi Masyarakat
Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menilai tantangan digital Indonesia telah bergeser. Persoalan utama kini bukan lagi perluasan jaringan semata. Pemerintah fokus memastikan teknologi bekerja nyata bagi masyarakat.
Ismail menyatakan konektivitas digital nasional telah menjangkau sebagian besar wilayah. Tantangan berikutnya adalah pemanfaatan teknologi secara aman dan inklusif. Pemerintah mendorong sistem digital yang saling terhubung dan mudah digunakan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Konektivitas sudah meluas,” ujar Ismail. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi yang aman dan bermanfaat. Menurutnya, teknologi harus hadir sebagai solusi layanan publik. Digitalisasi juga harus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ismail menegaskan perlunya tata kelola digital yang jelas dan konsisten. Tanpa aturan kuat, kemajuan teknologi berisiko menciptakan kesenjangan baru. Risiko lain meliputi kebocoran data dan penyalahgunaan sistem digital. Karena itu, pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan masyarakat.
Renstra Kemkomdigi Tegaskan Arah Transformasi Digital Pro Publik
Pemerintah menetapkan arah transformasi digital yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Strategis Kemkomdigi terbaru. Dokumen tersebut menjadi dasar kebijakan digital nasional lima tahun ke depan.
Kemkomdigi merumuskan tiga prinsip utama transformasi digital nasional. Prinsip pertama adalah Terhubung dengan akses digital yang merata. Pemerintah memperluas infrastruktur hingga wilayah tertinggal dan perbatasan. Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan digital antardaerah.
Prinsip kedua adalah Tumbuh melalui pemanfaatan teknologi untuk ekonomi. Transformasi digital diarahkan membuka peluang usaha baru. Pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis digital. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi layanan publik dan birokrasi.
Prinsip ketiga adalah Terjaga dengan perlindungan menyeluruh. Pemerintah menempatkan keamanan siber sebagai fondasi kebijakan digital. Perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama. Kepercayaan publik dinilai penting bagi keberlanjutan ekosistem digital.
Baca juga:“PIHPS Catat Harga Cabai Rawit Merah Rp55.000/kg dan Telur Ayam Rp31.950/kg”
Leave a Reply