gadsdenriverfest.com – Partai demokrat melalui anggotanya Benny K. Harman mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Desakan itu muncul menyusul meningkatnya tuntutan publik dalam aksi demonstrasi yang terjadi dalam sepekan terakhir.
“Baca juga : Hendropriyono Eks BIN Ungkap Dalang di Balik Demo Ricuh DPR”
Menurut Benny, penerbitan Perppu merupakan langkah cepat yang bisa menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Ia meyakini langkah ini akan mendapat dukungan mayoritas anggota DPR. “Kalau presiden memang serius, ya bikin Perppu. Saya yakin dewan akan mendukung, karena mayoritas mendukung Prabowo,” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/9).
Benny juga mengkritik lambannya pembahasan RUU ini sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa partai Demokrat sejak awal telah mendorong RUU Perampasan Aset, namun tidak mendapat dukungan dari fraksi lain di DPR kala itu. “Kita dorong sejak lama, tapi hanya kami yang konsisten,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, menyebut pihaknya masih menunggu draf final RUU dari Badan Keahlian DPR. Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun aturan agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain seperti UU Tindak Pidana Korupsi.
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi antarfraksi terkait RUU tersebut. Fokus utama Baleg masih tertuju pada penyelesaian daftar prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun berjalan.
“Baca juga : Minuman Ringan Ini Paling Banyak Kandungan Mikroplastik”
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang ditunggu masyarakat karena menyangkut upaya pemulihan kerugian negara dari hasil kejahatan korupsi. Jika pemerintah tidak segera bertindak, peluang reformasi hukum berpotensi kembali tertunda. Desakan publik dan sikap tegas dari parlemen bisa menjadi kunci percepatan.
Leave a Reply