gadsdenriverfest.com – JPPI ungkap kritik pedas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menyatakan guru menjadi pihak yang paling dirugikan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyampaikan hal ini dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI. Pernyataannya menjadi sorotan publik di tengah maraknya kasus keracunan massal.
“Baca juga : DPR RI Tegaskan Kasus Keracunan Tak Hentikan Program MBG”
Ubaid menyebut guru mendapat tugas tambahan tanpa insentif. Mereka menangani logistik seperti menghitung dan mendistribusikan makanan. “Guru jadi budak tumbal racun MBG,” kata Ubaid dalam kutipan dari kanal YouTube TVR Parlemen. Guru juga kerap dipaksa menandatangani perjanjian pertanggungjawaban. Perjanjian itu membebankan risiko jika terjadi keracunan pada pihak sekolah.
Lebih lanjut, JPPI ungkap ada konflik kepentingan dalam program ini. Ia menuding anggota DPR berinvestasi di dapur MBG. Kelompok tertentu seperti tim sukses pemilu juga diduga menguasai operasional dapur. Imbasnya, UMKM di sekitar sekolah banyak yang gulung tikar. Program ini dinilai mematikan usaha kecil lokal.
Kritik dari JPPI ini memperkuat kekhawatiran banyak pihak tentang sustainability program. Para ahli kebijakan publik menyarankan audit komprehensif. Audit harus menyelidiki alur dana dan proses lelang penyedia makanan. Penting juga untuk melindungi guru dari beban kerja non-pendidikan. Partisipasi orang tua dan komunitas bisa menjadi solusi pengawasan. Tanpa langkah korektif, program mulia ini berisiko memperburuk kondisi pendidikan.
“Baca juga : ASMR Kian Populer, Bantu Banyak Orang Tidur Lebih Nyenyak”
Kritik ini muncul saat kasus keracunan mencapai lebih dari 5.000 korban. JPPI mempertanyakan akuntabilitas dan tanggung jawab utama dalam program MBG. Mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi implementasinya. Transparansi dalam penunjukan penyedia layanan juga sangat dibutuhkan. Program ini berisiko gagal mencapai tujuannya tanpa perbaikan sistem.
Leave a Reply