gadsdenriverfest.com – Istana tanggapi usulan untuk mengubah skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan uang tunai bagi orang tua siswa. Wacana ini mencuat di tengah sorotan terhadap kasus keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa penerima MBG di beberapa daerah.
“Baca juga : Food Tray MBG Boleh Dipakai Usai Dicuci, Ungkap PBNU”
Usulan DPR: Dana Tunai untuk Orang Tua
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, mengusulkan agar dana MBG diberikan langsung kepada orang tua siswa. Menurutnya, distribusi makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini kurang higienis dan rawan kontaminasi. Ia menyoroti lemahnya penerapan standard operating procedure (SOP) di lapangan, yang diduga menyebabkan sejumlah kasus keracunan.
Charles menjelaskan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan sejak malam hari, dengan jadwal padat yang berisiko tinggi. “Makanan dimasak pukul 04.00, dibungkus pukul 07.00, dan baru dikonsumsi pukul 11.00. Ini sangat rentan bakteri,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Pemerintah Tetap Pertahankan Skema Distribusi Langsung
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa usulan tersebut sah-sah saja. Namun, ia menegaskan bahwa skema pemberian makan langsung di sekolah merupakan bentuk terbaik yang telah dipilih pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep saat ini dianggap paling tepat oleh pemerintah dan BGN,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Istana tanggapi segala hal yang menjadi masalah, juga membuka ruang evaluasi atas program MBG jika ditemukan kekurangan, termasuk masalah kualitas makanan. “Kalau ada catatan, ya kita akui dan kita perbaiki,” tambah Prasetyo.
Tantangan Teknis dan Evaluasi Mendalam Dibutuhkan
Program MBG adalah bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Menurut data Bappenas, stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6 persen per 2024. Pemberian makanan bergizi langsung di sekolah dianggap sebagai strategi efektif untuk menurunkan angka ini secara signifikan.
Namun demikian, kasus-kasus keracunan dan tantangan logistik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan teknis perlu terus dievaluasi. Pemerintah diminta tidak hanya mempertahankan skema yang ada, tetapi juga terbuka terhadap inovasi, termasuk opsi penyaluran dana langsung kepada keluarga.
“Baca juga : WHO Mengapresiasi Indonesia, Kematian Balita Turun 39 Persen”
Keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada perbaikan sistem distribusi, pengawasan mutu, dan komunikasi antara pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pakar gizi dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dan kebutuhan nyata di lapangan.
Leave a Reply