gadsdenriverfest.com – Pemprov DKI Jakarta mulai mewujudkan komitmen Gubernur Pramono Anung untuk menghapus angka putus sekolah di Ibu Kota. Salah satu realisasi nyata terlihat di Jakarta Barat, di mana sebanyak 20 anak kini kembali mendapatkan akses pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 07 Cengkareng.
“Baca juga : BGN Ungkap 5.885 Dapur MBG Telah Beroperasi di Indonesia”
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyebut bahwa anak-anak ini berasal dari beberapa kelurahan, seperti Duri Kosambi, Pegadungan, Tegal Alur, dan Rawa Buaya. Mereka terdiri dari enam anak perempuan dan 14 anak laki-laki, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka sempat bersekolah, sementara yang lain belum pernah sama sekali mengenyam pendidikan, meski sudah lama tinggal di Jakarta.
“Sudah ditindaklanjuti, ada 20 anak yang sudah mulai masuk sekolah di SKB 07 Cengkareng,” ujar Uus dalam keterangannya.
Masalah utama yang menjadi penghambat akses pendidikan adalah ekonomi. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, sebelumnya menemukan 48 anak usia SD hingga SMP yang tidak bersekolah di Jakarta Barat. Mereka mayoritas berasal dari Duri Kosambi, Semanan, dan Tegal Alur.
“Penyebab utamanya ekonomi. Banyak yang yatim piatu juga. Mereka tidak sekolah karena tidak mampu,” ujar Lukmanul saat peninjauan di Duri Kosambi, Kamis (14/8/2025).
Lukmanul juga menyoroti belum meratanya distribusi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, padahal anggarannya pada 2026 mencapai sekitar Rp3,4 triliun. Menurutnya, anak-anak ini seharusnya sudah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Program Pendidikan Pemprov DKI Kembalikan Anak Putus Sekolah ke Bangku Belajar
Menanggapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk membantu. Ia sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan agar memprioritaskan pemberian KJP kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau tidak punya biaya pendidikan, maka pemerintah harus hadir. Saya sudah minta Disdik mendalami dan memprioritaskan mereka,” kata Pramono.
Ia juga menambahkan bahwa tidak semua anak putus sekolah karena biaya. Namun bila alasan utamanya ekonomi, maka pemerintah wajib turun tangan.
Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari Lukmanul Hakim. Ia menyatakan bahwa meski baru sebagian yang ditangani, pemerintah sudah menunjukkan respons positif.
“Terima kasih kepada Pemprov karena langsung menindaklanjuti. Ini jadi bukti pendidikan memang prioritas,” katanya.
“Baca juga : Tommy Soeharto Lanjutkan Proyek Mangkuluhur City Rp13 T”
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa program pendidikan inklusif akan terus digalakkan agar tidak ada satu anak pun di Jakarta yang tertinggal. Melalui kolaborasi antara pemda, DPRD, dan lembaga pendidikan alternatif seperti SKB, mimpi Gubernur Pramono untuk pendidikan merata kini mulai terwujud.
Leave a Reply