gadsdenriverfest.com – Buruh gelar aksi unjuk rasa nasional dari berbagai wilayah Indonesia secara serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Demonstrasi akan dipusatkan di sekitar Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan di Jakarta.
“Baca juga : PIS Sediakan Air Bersih untuk Petani Golomori via Surya”
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi ini mengusung tema HOSTUM — singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Ia menyebut sekitar 10 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek dan Karawang akan bergerak menuju pusat ibu kota.
“Aksi ini akan berlangsung damai dan menjadi momen penyampaian aspirasi agar pemerintah berpihak pada buruh,” kata Said Iqbal, Kamis (21/8).
Dalam aksi ini, buruh menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dan mendesak pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen untuk tahun 2026.
Tuntutan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yang menyebut formula penghitungan upah harus mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. BI memproyeksikan inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 sebesar 3,26 persen, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,1–5,2 persen.
Ribuan Buruh Gelar Aksi Nasional 28 Agustus, Ini Dua Tuntutan Utamanya
“Dengan angka itu, sudah seharusnya pemerintah berani menaikkan upah agar daya beli meningkat dan ekonomi tumbuh,” ujar Said.
Tuntutan kedua adalah penghapusan sistem outsourcing secara luas, terutama di sektor inti dan perusahaan BUMN. Said menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan kerja dan hanya diperbolehkan untuk pekerjaan penunjang seperti keamanan.
“Kami minta PP Nomor 35 Tahun 2021 dicabut karena melegalkan outsourcing secara luas, termasuk di pekerjaan inti,” tegasnya.
Selain di Jakarta, aksi juga akan digelar secara serentak di kota-kota industri seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, dan Makassar. Daerah lain yang akan terlibat antara lain Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, hingga daerah-daerah lain di Indonesia.
“Baca juga : Bank Indonesia Ungkap Kelebihan dan Kekurangan QRIS”
Buruh gelar aksi nasional ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah menjelang pembahasan kebijakan pengupahan dan revisi ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan seperti outsourcing dan upah minimum terus menjadi sorotan utama dalam hubungan industrial di Indonesia. Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dan merespons aspirasi buruh dengan kebijakan yang berkeadilan dan pro-pekerja.
Leave a Reply